• -
  • Kami melayani Anda dengan CERIA..... Cepat - Efektif - Ramah - Inovatif - Amanah
  • Selamat Datang di Situs Resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda
  • Uruslah Sendiri Permohonan Izin Anda, hindari menggunakan Calo
Berita
Hits: 132 | Ditulis pada: 23/08/2016 07:09

Keluarnya kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga sebungkus rokok menjadi dua kali lipat, membuat Walikota Samarinda Syaharie Jaang merespon dengan menginstruksikan bawahanya untuk tidak merokok. Instruksi tersebut mulai berlaku September 2016.

"Kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dilarang merokok mulai bulan depan di mana saja alias berhenti merokok," ucap Jaang. Walikota Syaharie Jaang juga meminta kepada pejabat untuk menyosialisasikan larangan tersebut kepada staf dan pegawai di SKPD masing-masing. "Kami sangat mendukung kebijakan Presiden menaikkan harga rokok. Di luar negeri (harga) sudah lama mahal. Jadi, tidak salah kebijakan itu. Yang jelas rokok itu banyak mudaratnya, baik diri sendiri, keluarga dan orang lain," tegas Jaang.

Di tengah kondisi keuangan pemkot yang serba terbatas, ada baiknya, lanjut Jaang, uang yang ada dibelanjakan untuk keperluan yang lebih penting.

"Maaf lah bagi kekawalan (teman) yang perokok. Merokok itu selain merugikan untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain, sama jua kayak (seperti) kita membakar duit. Apalagi Presiden menaikkan harganya. Mending gasan (untuk keperluan) yang lain daripada dibakar," imbuhnya.

Dikatakan Jaang, pemkot sudah mengeluarkan Perwali tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang menentukan titik-titik larangan aktivitas merokok. "Kali ini bukan kawasan terlarang untuk merokok, tapi bujur-bujur (benar-benar) berhenti merokok bagi pejabat dan juga kami sosialisasikan ke pegawai di SKPD masing-masing. Tetap laki jua biar kada(tidak) merokok. Saya aja tidak merokok, tetap laki," tuturnya.

Instruksi Wali Kota tersebut bukan sekadar cuap-cuap. Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Setkot Samarinda Masrullah, larangan itu sudah di-posting di grup WhatsApp pejabat Pemkot Samarinda.

Ditemui terpisah, kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda drg Deasy Evriyani menambahkan, instruksi Wali Kota tersebut mempertegas lagi kepada jajaran internal di lingkup pemkot, setelah pada 2012 dikeluarkan Perwali Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Perwali KTR berlaku untuk umum, termasuk pejabat dan pegawai. Kali ini, sudah tegas lagi bagi pejabat termasuk staf/pegawainya dilarang merokok, di mana saja," tegas Deasy.

Untuk kawasan yang terlarang bagi perokok sesuai perwali yang sudah ada, yakni sebanyak delapan tatanan. Kawasan itu, terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan, tempat olahraga tertutup, sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat bekerja, angkutan umum, dan tempat umum seperti mal dan pasar.

 

"Sanksinya juga disiapkan di dalam perwali. Hanya, belum untuk per individu, melainkan sanksi bagi SKPD dan pemilik tempat. Untuk sanksi per orang, biasanya dalam perda," jelas Deasy. 

(ref : kaltim.prokal.co)

Berita Terkini Lainnya:

REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2016
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016
Perdana SMS hadir di GOR Madya
Walikota resmikan Smartcard & SMS
BPPTSP Juara Pawai Pembangunan