• -
  • Kami melayani Anda dengan CERIA..... Cepat - Efektif - Ramah - Inovatif - Amanah
  • Selamat Datang di Situs Resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda
  • Uruslah Sendiri Permohonan Izin Anda, hindari menggunakan Calo
Visi dan Misi

       Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

“PELAYANAN PRIMA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, HIJAU & MEMILIKI KEUNGGULAN DAYA SAING SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

        Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

  1. Meninggkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur BPPTSP Kota Samarinda. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dengan pemberdayaan yang efektif melalui pendidikan dan latihan (struktural/penjenjengan, teknis dan fungsional), workshop/ seminar/ simposium/ lokakarya/in house trainning (magang) berkaitan dengan pelayanan publik serta penugasan-penugasan lainnya.
  2. Membangun Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance.Pengembangan kompetensi dan pemberdayaan SDM Aparatur yang efektif harus sejalan dengan pengembangan organisasi yang siap terhadap perubahan tuntutan akan pelayanan publik yang optimal. Membangun Building Learning Organitation (BLO) atau organisasi yang terus belajar suatu keharusan.
  3. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Teknis terkait.
    Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya percepatan proses perizinan yang utuh dan satu kesatuan proses, khususnya pencapaian waktu (lamanya) proses sesuai Standart Operasi Prosedur (SOP), Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) serta sinkronisasi dalam hal pengawasan dan pengendalian perizinan.
  4. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha.
    Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam upaya memberikan akuntabilitas pelayanan publik yang meliputi akuntabilitas kinerja pelayanan publik, akuntabilitas biaya pelayanan publik, dan akuntabilitas produk pelayanan publik. Misi ini amanah dari Keputusan Menteri PAN No. KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Termasuk didalamnya adalah penyediaan sarana dan prasarana, Peraturan-peraturan pelaksanaan pelayanan, penyiapan Sistem Pelayanan, penyiapan Sistem Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), dan pengelolaan pengaduan.
  5. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan/atau pelaku usaha dari waktu ke waktu.
    Capaian indek kepuasan masyarakat (IKM) merupakan penilaian langsung dari masyarakat dan/atau dunia usaha yang telah menerima layanan perijinan. Ada 14 unsur pelayanan yang dinilai yaitu prosedur, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan, tanggung jawab, kompetensi, kecepatan, keadilan, kesopanan dan keramahan, kewajaran dan kepastian biaya, kepastian waktu, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Misi ini amanah dari   Keputusan Menteri PAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Umum Penyusunan Indek Keuasan Masyarakat. Capaian nilai terendah adalah bidang yang harus segera dilakukan koreksi, evalusi dan upaya-upaya perbaikan yang segera.