• -
  • Kami melayani Anda dengan CERIA..... Cepat - Efektif - Ramah - Inovatif - Amanah
  • Selamat Datang di Situs Resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda
  • Uruslah Sendiri Permohonan Izin Anda, hindari menggunakan Calo
Sejarah

SEJARAH BERDIRINYA BPPTSP KOTA SAMARINDA

          Kota Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan mempunyai posisi yang strategis baik dibidang pemerintahan maupun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berskala lokal maupun juga nasional dan internasional.

        Dalam rangka mengantisipasi hal – hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda membentuk lembaga yang menangani perizinan yaitu Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT) dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 13 Tahun 1998 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Daerah Tingkat II Kota Samarinda dan Surat Keputusan Walikota Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 21 Nopember 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Kota Samarinda.

        Guna peningkatan kualitas pelayanan dan untuk memudahkan koordinasi dengan stake holder, maka status UPT ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah Kota Samarinda pasal 54 paragraf 4 dan instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Masa Transisi.

 

  Dasar dan Landasan Hukum Terbentuknya BPPTSP Kota Samarinda

1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah (sebagai             penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah).

3.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda pasal            54 paragraf 4.

4.Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran  Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan                    Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

5.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6.Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam masa transisi.

7.Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

 

Janji Layanan

Melayani Dengan “CERIA”

  Cepat

   Efektif

   Ramah

   Inovatif

   Amanah

 

 Maksud

        Maksud didirikannya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda adalah untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan yang prima dan satu pintu.  Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Samarinda.

        Adapun prinsip dari pelayanan prima adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

Tujuan

Tujuan dibentuknya BPPTSP Kota Samarinda :

1.Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan pada loket pelayanan pada saat permohonan dimasukkan ke dalam proses lebih lanjut.

2.Mempermudah para petugas pelayanan dalam melaksanakan pekerjaannya serta mengefisienkan pelayanan dapat dilakukan dengan cepat.

3.Meningkatkan kecepatan pemrosesan data, surat dan pengiriman izin dari satu instansi ke instansi yang lain.

4.Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dengan system yang lebih canggih.

5.Meningkatkan layanan informasi serta pemrosesan perizinan.

6.Meningkatkan sarana monitoring control oleh Walikota dan pimpinan instansi terkait.